Distribusi Elpiji 3 Kg, Sarat Masalah

JEPARA–Banyaknya masalah yang membelit utamanya persoalan distribusi elpiji 3 kg mendapatkan perhatian dari DPRD Jepara. Kamis (14/02) pagi, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara melakukan pertemuan dengan Dinas Perindutrian dan Perdagangan (Disperindag) Jepara dan Bagian Ekonomi Setda Jepara untuk mengurai masalah tersebut. Pembahasan harga tabung elpiji subsidi 3 Kilogram ini menghasilkan beberapa poin. Di antarnya Komisi B DPRD Jepara menemukan adanya permainan distribusi elpiji yang dipasok ke Jepara.

Ketua Komisi B DPRD Jepara Ahmad Harmoko usia pertemuan mengatakan dari hasil pertemuan ini didapatkan selisih antara data yang dilaporkan agen ke pertamian dengan yang ke pemerintah kabupaten. Realisasi kebutuhan elpiji tahun 2012 lalu yang dilaporkan ke pemkab ada sebanyak 4.211.158 tabung.  Sementara yang dilaporkan oleh agen ke pertamina ada sekitar 5.374.270 tabung

. ”Ada selisih lebih dari satu juta tabung gas, hal ini perlu ditindka lanjuti dan di kroscek kebenarannya,” ujarnya.

Pasca melakukan pertemuan, lanjut Harmoko, Komisi B DPRD Jepara langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bulk Epliji (SPBE) di Kecamatan Pecangaan dan beberapa agen.

“Langkah ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana proses distribusi elpiji dilakukan,” jelasnya.

Dengan kondisi ini, menurut Harmoko, pemkab jepara harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan riil epliji di Jepara. Jangan hanya menerima kuota yang diberikan oleh Pertamina, tanpa mengetahui dnegan persis kebutuhan di masyarakat. ”Jika data kebutuhan riil elpiji sudah didapat, maka kebijakan – kebijakan yang menyertainya bisa diputuskan termasuk menentukan harga eceran tertinggi (HET) elpiji sendiri. Tidak harus ikut penetapan propinsi ayng nanti bisa disesuaikan dengan topografi Jepara,” urainya (gnr).